MAKALAH NARKOBA (HUKUM PIDANA KHUSUS NARKOTIKA)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Disaat ini peredaran gelap & penyalahgunaan narkotika dgn sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah & penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan & mempunyai manfaat di bidang kesehatan & ilmu pengetahuan, akan tapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu buat menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan & ilmu pengetahuan di satu sisi, & di sisi lain buat mencegah peredaran gelap narkotika yg selalu menj urus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan yg mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yg dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yg tinggi & teknologi canggih beserta dilakukan secara terorganisir (or ganizeci crime) & sudah bersifat transnasional (transnational crime).

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa pokok masalah atau permasalahan yg akan dibahas oleh penulis dalam makalah ini yaitu:

1. Bagaimana sejarah peraturan narkotika di Indonesia ?

2. Bagaimana tindak pidana narkotika ?

3. Bagaimana ketentuan penyimpangan dalam Undang-undang narkotika ?

1.3 Maksud & Tujuan Penulisan

Adapun maksud & tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

4. Buat mengetahui sejarah peraturan narkotika di Indonesia

5. Buat mengetahui tindak pidana narkotika

6. Buat mengetahui ketentuan penyimpangan dalam Undang-undang narkotika

1.4 Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yg dipergunakan dalam penulisan paper ini adalah: Study kepustakaan atau library research. Yaitu dgn mengumpulkan & mempelajari data-data melalui kepustakaan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Peraturan Narkotika di Indonesia

Narkotika dalam pengertian opium telah dikenal & dipergunakan masyarakat Indo nesia khususnya wargaTionghoa & sejumlah besar orang Jawa sejak tahun 1617.[1] Selanjutnya diketahui bahwa mulai tahun 1960-an terdapat sejumlah kecil kelompok penyalahguna heroin & kokain. Pada awal 1970-an mulai muncul penyalahgunaan narkotika dgn cara menyuntik. Orang yg menyuntik disebut morfinis. Sepanjang tahun 1970-an sampai tahun 1990-an sebagian besar penyalahguna kemungkinan memakai kombinasi berbagai jenis narkoba (polydrug jser), & pada tahun 1990-an heroin sangat populer dikalangan penyalahguna narkotika.

Pada disaat ini, ancaman peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika semakin meluas & meningkat di Indonesia. Data & Ba& Narkotika Nasional Republik Indonesia, sejak tahun 2000 sampai dgn tahun 2004 telah berhasil disita narkotika seperti ganja & derivatnya sebanyak 127,7 ton & 787.259 batang; heroin sebanyak 93,9 kg; morfin sebanyak 244,7 gram; beserta kokain sebanyak 84,7 kg.[2]

Peraturan perundang-undangan yg mengatur narkotika di Indonesia sebenarnya telah ada sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (Verdoovende Middelen Ordonnantie, Staatsblad Nomor 278 Jo. 536 Tahun 1927). Ordonansi ini kemudian diganti dgn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yg mulai berlaku tanggal 26 Juli 1976. Selanjutnya Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1976 telah diganti dgn Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yg mulai berlaku tanggal 1 September 1997.