PROGRAM ASURANSI BUAT SI GENDUT
Akhir-akhir ini di tanah air sering terjadi perubahan cuaca ekstrim, yg tidak menentu & berakibat pada melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga banyak masyarakat yg terserang penyakit seperti gatal-gatal, diare, mual, muntah, flu, bahkan penyakit menular lainnya seperti muntaber & malaria akibat seringnya pergantian cuaca yg tidak menentu. Tentunya penyakit-penyakit tersebut sudah banyak terjadi di tanah air khususnya di daerah terpencil seperti perkampungan atau bahkan di perkotaan yg kondisi dehedrainasenya tidak bagus atau di kota-kota besar seperti Jakarta, dgn kondisi kebersihan yg minim, & sering terjadi langganan banjir sehingga penyakit-penyakit seperti dijelaskan di atas tidak sedikit menyerang masyarakat di sekitarnya.
Penyakit-penyakit akibat bencana alam, limbah pabrik, kondisi perairan yg kotor atau kondisi pemukiman yg kurang sehat menjadi penyebab banyaknya masyarakat mesti memilih resep ke dokter buat berobat, bisa jadi mereka sembuh dgn berusaha berobat ke rumah sakit atau puskesmas, tapi tidak jarang yg tidak cocok atau tidak sembuh hanya dgn satu dua kali berobat. Butuh waktu & juga biaya yg tidak sedikit buat satu kali berobat apalagi ke rumahsakit, sementara bagi orang-orang atau masyarakat tidak mampu, sakit merupakan suatu musibah yg sangat memberatkan, di samping penyakit yg diderita juga biaya yg sangat maperihal menjadi satu faktor penyebab mereka enggan mendatangi rumahsakit atau puskesmas sekalipun, sementara ketika mereka sakit ternyata lebih memilih buat berobat ke dokter atau dukun kampung, atau diobati secara manual atau bahkan didiamkan saja sampai mereka merasa sembuh sendiri.
Sakit & sekolah merupakan dua perihal yg sangat berbeda tapi sangat bersentuhan satu sama lain, apabila seseorang dalam keadaan sedang tidak sehat atau sakit ba& tentu tidak dapat melakukan aktivitas atau rutinitas keseharian sebagaimana mestinya termasuk sekolah atau belajar sementara belajar membutuhkan ba& yg fit sehat pikiran, akan tapi bagaimana jika kita memiliki ba& yg sehat tapi akal pikiran tidak stabil atau sedang kacau? Tentu ini juga merupakan perihal yg sangat perlu diwaspadai. Kesehatan & pendidikan sama-sama penting & sama-sama maperihal & butuh waktu buat mendapatkannya.
Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yg ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yg optimal. Kenyataan yg terjadi sampai disaat ini derajat kesehatan masyarakat masih rendah khususnya masyarakat miskin, perihal ini dapat digambarkan bahwa angka kematian ibu & angka kematian bayi bagi masyarakat miskin tiga kali lebih tinggi dari masyarakat tidak miskin. Salah satu penyebabnya adalah karena mahalnya biaya kesehatan sehingga akses ke pelayanan kesehatan pada umumnya masih rendah. Derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) & Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup (Susenas, 2003) & AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003).
Banyak faktor yg menyebabkan ketimpangan didalam pelayanan kesehatan terutama yg terkait dgn biaya pelayanan kesehatan, ketimpangan tersebut diantaranya diakibatkan perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan & kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran swadana (out of pocket). Biaya kesehatan yg maperihal dgn pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket semakin mempersulit masyarakat buat melakukan akses ke palayanan kesehatan.
Selama ini dari aspek pengaturan masalah kesehatan baru di atur dalam tataran Undang-Undang & peraturan yg ada dibawahnya, tapi sejak Amandemen UUD 1945 perubahan ke dua dalam Pasal 28H Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yg menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tinggal, & mendapatkan lingkungan hidup yg baik & sehat beserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Amandemen UUD 1945 perubahan ke tiga Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan & fasilitas umum yg layak.
Buat memenuhi & mewujudkan hak bagi setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yg layak & kewajiban pemerintah penyediaan fasilitas kesehatan sebagai amanat UUD 1945 serta kesehatan adalah merupakan kesehatan merupakan Public Good maka dibutuhkan intervensi dari Pemerintah.
Sejak awal agenda 100 hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid satu telah berupaya buat mengatasi hambatan & kendala terkait dgn pelayanan kesehatan khusunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin & tidak mampu yaitu kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat sangat miskin, miskin & tidak mampu dgn nama Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN). PT Askes (Persero) dalam pengelolaan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN).
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sangat miskin, miskin & tidak mampu dgn mana program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) mengacu pada prinsip-prinsip asuransi sosial
- Dana amanat & nirlaba dgn pemanfaatan buat semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat miskin, miskin & tidak mampu.
- Menyeluruh (komprehensif) sesuai dgn standar pelayanan medik yg cost effective & rasional.
- Pelayanan Terstruktur, berjenjang dgn Portabilitas & ekuitas.
- Transparan & akuntabel.
Pada semester I tahun 2005, penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin dikelola sepenuhnya oleh PT Askes (Persero) meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas & jaringannya beserta pelayanan kesehatan rujukan di RS dgn sasaran sejumlah 36.146.700 jiwa sesuai data BPS tahun 2004. Dalam perjalanannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di semester I tahun 2005, ditemukan permasalahan yg utama yaitu perbedaan data jumlah masyarakat miskin BPS dgn data jumlah masyarakat miskin di setiap daerah disertai beberapa permasalahan lainnya antara lain: program belum tersosialisasi dgn baik, penyebaran kartu pebeserta belum merata, keterbatasan sumber daya manusia PT Askes (Persero) di lapangan, minimnya biaya operasional & manajemen di Puskesmas, kurang aktifnya Posyandu & lain-lain.Dgn pertimbangan pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi & akuntabiltas, beserta mengingat keterbatasan pendanaan, dilakukan perubahan pengelolaan program Askeskin pada tahun 2008, dgn memisahkan fungsi pengelolaan dgn fungsi pembayaraan dgn didukung penempatan tenaga verifikator di setiap Rumah Sakit. Selain itu mulai di berlakukannya Tarif Paket Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit dgn nama program berubah menjadi Jaminan Kesehatan Masyaraka (JAMKESMAS).
Buat mencapai Universal Coverage pada tahun 2014 maka perlu ada sinergi antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah, perihal yg paling penting dalam mensinegikan jaminan kesehatan antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah adalah masalah pembiayaan. Masyarakat miskin & tidak mampu yg terdapat dalam Keputusan Bupati/Walikota akan dibiayai dari APBN, Masyarakat miskin & tidak mampu diluar kuota ditanggung oleh Pemerintah Daerah dgn sumber biaya dari APBD, Kelompok Pekerja dibiayai dari institusi masing-masing ( PNS, ASABRI, JAMSOSTEK) & kelompok individu (kaya & sangat kaya) membiayai diri sendiri dgn asuransi kesehatan komersial atau asuransi kesehatan lainnya. (sumber, http://sanglahhospitalbali.com).
Sementara kesehatan baru-baru ini banyak sekali masalah yg bersentuhan terkait kesehatan baik faktor infrastruktur, fasilitas sampai pada pelayanan yg tidak atau kurang optimal di pelbagai tempat khususnya di daerah bahwa tidak semua daerah mendapatkan fasilitas kesehatan secara mudah, murah & cocok. Di pelbagai daerah pelosok negeri ini seperti daerah Pandeglang, Rangkasbitung-Lebak, akses buat memperoleh kesehatan dgn laik sangat terbatas & bangunan yg tidak ada atau kurang beserta keberdayaan pelayanan rumahsakit seperti bidan, atau dokter selain terbatas juga kadang tidak ada di ruangannya, sehingga ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah penyelenggara kesehatan di Indonesia.
Khusus pelayanan di rumahsakit sungguh memprihatinkan penjaminan kesehatan bagi masyarakat miskin belum sepenuhnya optimal bahkan di banyak rumahsakit di daerah & kota-kota besar bersikap asimpati terhadap keluarga yg berobat dari golongan tidak mampu, banyak diberitakan di pelbagai media penolakkan pelayanan bagi keluarga yg berkantong tidak tebal. Bahkan, jaminan kesehatan (Jamkesmas) tidak mempan digunakan oleh masyarakat kecil itu. Asuransi kesehatan ibarat karcis yg sudah ekspayer bagi mereka sehingga ketidakpercayaan pada pemerintah kian menyulut. Asuransi jeminan kesehatan hanya berlaku itupun di pedesaan saja, dgn fasilitas puskesmas yg serba terbatas. Dana APBN buat kesehatan sudah dianggarkan akan tapi tidak berlaku dilapangan, yg berkuasa tetap memegang kendali, entah itu dana yg disunat atau boroknya birokrasi pemerintah sehingga membiarkan warganya berjuang dalam kesakitan bahkan kematian.
Jamkesmas Produk Gagal
"Kalau kita lihat secara makro, saya berani katakan Jamkesmas dari segi pendataan gagal," ujar anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka disaat talk show di gedung DPD, Sebenarnya, kata Rieke, program ini memiliki tujuan yg sangat baik, yaitu buat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun, karena banyaknya penyelewengan & pengelolaan data tak transparan, tujuan itu tidak kesampaian. Selain itu, program ini juga membebani APBD kabupaten/kota. Perihal itu dikarenakan banyak masyarakat yg kurang mampu tapi tidak terlindungi program ini akibat pendataan yg tidak tepat sasaran. Ada juga kasus dimana anggota Jamkesmas tak bisa berobat karena tak punya kartu peserta. Alhasil mereka mesti ditanggung program Jamkesda yg didanai APBD.
“Kami tidak tahu kesalahan program ini ada di mana. Apakah ada kesalahan pendataan, kebocoran anggaran, atau persoalan lain. Karena faktanya anggaran yg sudah disediakan buat program ini banyak yg tidak terserap & itu artinya jika program ini tidak berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat & mesti dievaluasi,"Jumat (13/5/2011-okezone.com).
Kegagalan jamkesmas bukan satu-satunya program pemerintah yg kurang berhasil sebelumnya, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga mengalami banyak kendala & bahkan korban jiwa karena ketidakprofesionalan pengelola program tersebut. Jamkesmas memiliki peranan yg sebenarnya sangat bagus bagi kesejahteraan masyarakat dalam menanggung biaya kesehatan, namun apabila tidak dibarungi usaha yg keras dari pemerintah mengenai penanganan secara masif, buat masalah penyelenggaraannya sendiri maka jamkesmas hanya akan menjadi korban kegagalan program-program sebelumnya, & pada akhirnya akan menjadi semacam senjata makan tuan bagi pemerintah karena banyak kekecewaan bahkan hujatan dari masyarakat.
Solusinya kinerja mesti ditingkatkan secara professional & proporsional, khususnya program kontinyu seperti jamkesmas. Pemerintahan yg baik bukan seberapa banyak mengeluarkan program kerja asal banyak namun mesti proporsional & juga mampu diterapkan di segala medan, khususnya mengenai pengawasan itu lebih utama.
we hope PROGRAM ASURANSI BUAT SI GENDUT are solution for your problem.
