Pengertian Perusahaan Swasta & Perusahaan Negara

Kita mengetahui dalam masyarakat terdapat macam-macam perusahaan, yakni :

1. Perusahaan Swasta, yaitu perusahaan yg modalnya seluruhnya dimiliki oleh swasta & tidak ada campur tangan Pemerintah.

Perusahaan swasta ini ada tiga macam, yaitu :

1. Perusahaan swasta nasional, yaitu perusahaan swasta milik warga Negara Indonesia ;
2. Perusahaan swasta-asing, yaitu perusahaan swasta milik warga Negara asing ;
3. Perusahaan swasta campuran (joint-venture), yaitu perusahaan swasta milik warga negara Indonesia & warga negara asing ;
1. Perusahaan Negara, yaitu perusahaan yg modalnya seluruhnya milik Negara Indonesia. Mengenai jenis perusahaan ini juga ada bermacam-macam, yaitu :
1. Perusahaan Negara berdasarkan IBW (Indonesisch Bedrijven Wet, S. 1927 – 419 bsd S. 1936 – 445). Perusahaan ini tiap-tiap tahun mendapat pinjaman uang dgn bunga dari Pemerintah, misalnya DKA (Jawatan Kereta Api) dulu, dgn keuangan yg otonom. DKA ini selanjutnya menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api), yg dibentuk dgn PP No. 22 tahun 1963 (LN 1963 – 43), & sekarang PNKA ini menjadi PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api), yg dibentuk dgn PP No. 61 tahun 1971 (LN 1971 – 75).
2. Perusahaan Negara berdasarkan ICW (Indonesisch Compabiliteits Wet, S. 1925 – 448). Perusahaan Negara macam ini tidak mempunyai keuangan yg otonom (keuangan sendiri). Keuangannya merupakan bagian dari keuangan Negara pada umunya, misalnya : Jawatan Pegadaian Negara. Perusahaan ini menjadi perusahaan Negara berdasarkan PP No. 178 tahun 1961 (LN 1961 - 209), & akhirnya menjadi perusahaan jawatan (Perjan Pegadaian) berdasarkan PP No. 7 tahun 1969 (LN 1969 – 9).
3. Perusahaan Negara berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, yaitu Undang-undang No. 86 tahun 1958 (LN 1958 – 162) ;
4. 
   
5. Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 prp tahun 1960 (LN 1960 – 59). Menurut Undang-Undang ini, yg disebut Perusahaan ialah perusahaan dgn bentuk apa saja, yg modal seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang (pasal 1, Undang-Undang No. 19 prp tahun 1960).