Hukum dagang

Asal-usul KUHD

Berdasarkan pasal 11 Aturan Peralihan Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945, maka KUHD masih berlaku di Indonesia. KUHD Indonesia diumumkan dgn publikasi tanggal 30 April 1847 (S. 1847 – 23), yg mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. KUHD Indonesia itu hanya turunan belaka dari “Wetboek van Koophandel”, Belanda, yg dibuat atas dasar konkordansi (pasal 131 I.S.). Wetboek van Koophandel Belanda itu juga menela& dari “Code du Commerce” Prancis 1808, tapi anehnya tidak semua lembaga hukum yg diatur dalam “Code du Commerce” Prancis itu diambil alih oleh “Wetboek van Koophandle” Belanda. Ada beberapa perihal yg tidak diambil, misalnya mengenai peradilan khusus tentang perselisihan-perselisihan dalam lapangan perniagaan (speciale handscerchtbanken).

Kodifikasi hukum dagang yg pertama

Dahulu sebelum zaman Romawi, di samping Hukum Perdata yg mengatur hubungan-hubungan hukum antar perseorangan yg sekarang termasuk dalam KUHPer, para pedagang membutuhkan peraturan-peraturan mengenai perniagaan. Karena perniagaan makin lama makin berkembang, maka kebutuhan hukum perniagaan atau hukum dagang makin bertambah. Lama kelamaan, hukum dagang yg pada waktu itu masih merupakan hukum kebiasaan, begitu banyak, sehingga dipandang perlu buat mengadakan kodifikasi. Kodifikasi hukum dagang yg pertama dibuat, atas perintah raja Lodewijk XIV di Prancis, yaitu Ordonnance du Commerce 1673 & Ordonnance de la Marine 1681.